PILKADA PENGHANCUR NEGARA

Pagi hari tepat tanggal 7 Agustus 2009 saya mendekati penjual koran yang duduk dipinggir jalan sambil menjanjakan korannya. Dengan seksama sayapun akhirnya membaca berita yang dilangsir Koran tersebut satu persatu, ada berita yang ditulis dengan huruf yang tidak terlalu besar yang memuat tentang pendapat Hasyim Muzadi mengenai Pilkada langsung untuk pemilihan Bupati/walikota dan Gubernur ditiadakan. Begitulah kotipan pendapat mantan calon wakil presiden dari pasangan Megawati Soekarno Putri tahun 2004 yang lalu.

Dalam pandangannya tersebut Hasyim Muzadi menilai banyak pragmatisme politik yang terjadi dengan diadakannya Pilkada langsung tersebut, kita dapat melihat berbagai macam persoalan yang timbul sehingga secara perlahan-lahan moralitas para pemimpin bangsa ini merosot sebab terjadi transaksi politik cash and carry.

Dengan kata singkatnya bahwa masih lebih mendingan Orde Baru yang lalu dipilih anggota DPRD ketimbang sekarang yang memiliki dampat buruk terhadap rakyat.

Namun, dilain pihak ada pendapat lainnya yang tidak sepakat dengan pandangan Hasyim Muzadi tersebut, dengan alasan bahwa itu merupakan pembelajaran politik awal bagi perjalanan otonomi daerah yang semangatnya lagi menggebu-nggebu jadi itu tidak soal, dan mesti harus tetap dijalankan.

Dari pandangan para tokoh dan pengamat politik diatas, tentunya saya menjadi bingung untuk mengatakan lebih sepakat yang mana. Apakah memang harus dibubarkan Pilkada langsung ( kembali ke orde baru), atau kah dibiarkan saja karena memang baru tahap awal,, “emang sih yang pertama itu biasanya salah- salah dulu baru setelah itu enakmi maso-masonya…..katanya orang githu lhooo h a ha ha ha ha ha ha ah.” Ih dih… Mbak surip ini Kembali kepada persoalan di atas, saya memiliki beberapa pandangan tentang pilkada langsung perlu dihapus atau tidak? Sebelumnya saya hanya mau menyampaikan permohonan maaf saya apabila pendapat saya ini keliru, sebab asumsi saya keliru menurut pendapat anda terhadap buah pemikiran saya, merupakan rahmat bagi saya.

Jadi asumnsi saya tentang pilkada langsung yaitu:

1. Pilkada langsung kita liat hanya menimbulkan pembiayaan yang tinggi.

2. Pilkada langsung untuk mewujudkan demokrasi yang aspirasitif terhadap rakyat ternyata jauh dari harapan, sebab rakyat memilih bukan atas dasar nurani dan tidak murni timbul dari dalam hati, dimana suara rakya suara Tuhan, namun Suara rakyat adalah uang.

3. Pilkada langsung didaerah marak dengan cash and carry, transaksi uang.

4. Pilkada langsung malah membingungkan rakyat untuk memilih calon pemimpin daerah, karena siapa yang punya uang itu yang calon bahka yang akan terpilih, sehingga pemimpin yang jadi terkadang tidak memiliki pengalaman dibidang birokrasi,. “ Bayangkan itu he, contoh calon legislatif walaupun itu kebebasan tetapi ngeri deh,,,, profesi tukang sabung ayam, pemian judi tiba-tiba caleg, apami itu ilmunya belae,,,,, mengerikan. Tunggumi nanti akan ada keanehan sebab ini sudah modern.

5. Pilkada langsung tidak menciptakan para pemimpin yang aspiratif dan murni mau memimpin demi kesejahteraan rakyat.

Dari sekian point yang saya sebutkan di atas itu hanya sebagian yang menurut saya buah dan hasil karya dari suatu sistim pemilihan langsung. Kalau seandainya seperti yang dulu masih dipilih oleh anggota DPRD itu masih agak mendingan kayaknya. Dari pengamatan banyak kepincangan dari pilkada langsung untuk daerah, kalau pemilihan prsesiden dan wakil peresiden saya kira sudah wajar untuk pemilihan langsung karena perbandingan kecerdasan intelektual boleh dikatakan sudah merata di seluruh daerah, tetapi kalau pilkada daerah itu mengerikan karena kapasitas para intelektualisme untuk mengayomi masyarakat supaya lebih mengedepankan hati nurani saat memilih pada konteks pilkada dipatahkan dengan “sarung”, ( OBETHA Bahasa Kambowanya) yang dibagi-bagikan oleh para calon, walaupun ini lelucon tatapi inilah kenyataan yang mesi di terima.

Pada kenyataanya terjadinya cash and carry dalam politik pilkada memilki factor yang apabila diuraikan itu bukan hanya satu factor saja, akan tetapi akan mengahabiskan pikiran kita analisa kita yang jawabannya tidak bisa kita simpulkan hari ini, akan tetapi mesti kita yakin bahwa waktu akan mampu untuk mengungkap semua itu. Hal kecil yang menurut itu terjadi, pertama dimulai dari syarat calon kepala daerah untuk bisa bertarung pada pilkada, yakni harus memiliki pintu partai. Terkadang partai tidak mengedepankan pendidikan politik untuk rakyat, tetapi berbicara cash and carry. Yakni, dengan bahasa sederhannya yang dipahami rakyat bawah, pintu partai itu ternyata mahal dan itu mahal dalam hal di nominalkan dalam bentuk uang.

Kesalahan awal pun terjadi, walaupun ditutupi pada akhirnya di konsumsi rakyat, dan rakyat mulai cerdas dalam bermain politik untuk menentukan pilihan, ikut-ikutan dengan ulah partai polikti.

Rakyat akhirnya menyadari bahwa kedaulatan sekarang ditangan kami, mau jadi bupati/gubernur silakan, tetapi itu kami yang menentukan. Pada saat itu mereka pahami, terjadilah berapa mau dibeli untuk satu suara, sehingga rakyat pun memiliki pandangan bahwa pilkada merupakan ajang untuk memahalkan suara dengan melihat siapa yang bisa di dekati calon kemudian berapa jumlah uangnya serta apakah gampang untuk dimintai uang.

Selera rakyat mulai muncul, sehingga asmsi saya menurut hasil pilihan rakya ditingkat bahwa yakni Pilkades sampai Pilkada yang disenangi rakyat adalah orang yang gampang diketemui kalau lagi perlu, dan gampang dimintai uang kalau sudah sementara menjabat, dan tidak terlalu tegas dalam memerintah. Kata sederhanya kalau pun bisa yang rakya inginkan sekarang ini adalah pemimpin yang mereka bisa perintahkan berdasarkan kemaun mereka.

Timbulah persoalan, wibawa pemerintah akhirnya tidak ada, kebijakan pro rakyat dilakukan , demi untuk menjaga nama baik kedepan mau ulang calon lagi. Pertanyaanya adalah, mungkinkah hal itu terjadi? Mungkin, walaupun saya bukan Tuhan tetapi saya berasusmi bahwa kalau mayoritas disebuah daerah memiliki sifat dan prilaku yang sama seperti yang saya katakana tadi. Maka jawaban sudah jelas seperti tadi, karena yang mayoritas dalam pilkada itu yang berpeluang menang.

Pemilihan yang dilakukan oleh DPRD dahulu memang tidak berdasarkan aspirasi rakyat, namun kalau saya melihatnya masih lebih banyak sisi baiknya dipilih oleh DPRD kalau pilkada daerah, ketimbang pemilihan langsug. Karena, kalau dipilih DPRD yang calon mayoritas orang yang memiliki keahlian yang jelas,karena yang memilih walaupun sedikit paling tidak anggota DPRD sudah tergolong cerdar, indikasi suap menyuap kalau dipilih anggota DPRD itu tidak bisa dipungkiri, akan tetapi minimal ada perimbangan dengan kecerdasan intelektualnya, dan disbanding dengan pemilihan langsung justru money politic menjadi konsumsi umum dan itu lebih besar, serta merusak moralitas rakya. Walaupun sebenarnya kesalahan inipun bukan semuanya terhadap rakyat, tetapi saya melihat belum waktunya kita mencanangkan pilkada langasung, kalau pilpres not problem.

Kesimpulannya menurut saya hanya cukup sekian, sebenarnya banyak tetapi saya kira itu nanti kita semua yang simpulkan, karena saya sadar saya baru memulai mengamati politik. Jadi saya hanya guyonan saja kalau orang jawa bilang.

Sekian dan terima kasih, maff atas segala kesalah dan kekeliruan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s